Koperasi dan Pengangguran

Relevansi Koperasi dan Pengangguran
LATAR BELAKANG


Saat Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998, beliau mewariskan keadaan politik dan ekonomi yang semrawut kepada penggantinya, yaitu B.J. Habibie. Ekonomi yang tadinya tumbuh rata-rata di atas 5-6% per tahun selama hampir seperempat abad terakhir, mengalami kontraksi sebesar 10% pada 1998. Perbankan dan dunia usaha nasional (BUMN, koperasi, dan swasta) telah mengalami kebangkrutan akibat mahalnya tingkat suku bunga kredit (di atas 60% setahun), besarnya depresiasi nilai tukar rupiah (terhadap US dollar merosot sekitar 70% sejak Juli 1997), dan ketatnya likuiditas dan merosotnya indeks harga saham secara tajam.


Kegiatan produksi tersendat-sendat dan ekspor hasil industri manufaktur menghadapi berbagai hambatan, antara lain, oleh karena kesulitan untuk mengimpor bahan baku dan suku cadang. Oleh karena hilangnya kepercayaan kepada perbankan nasional, bank-bank dan perusahaan-perusahaan kita menghadapi masalah hutang yang berat baik di dalam maupun di luar negeri. Banyak industri telah mengurangi kegiatannya, bahkan ada yang telah menghentikannya. Berangkat dari sini, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran.


Peningkatan jumlah pengangguran yang berlangsung bersamaan dengan meningkatnya laju inflasi telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang sangat besar. Sementara itu kontraksi dalam kegiatan ekonomi dan anjloknya harga migas di satu pihak dihadapkan dengan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap penduduk berpendapatan rendah di lain pihak yang pada gilirannya telah menyebabkan meningkatnya defisit dalam APBN. Akibatnya, pengangguran terbuka meningkat secara drastis dan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan bertambah dengan cepat. Gabungan antara tingkat pengangguran yang tinggi dengan tingkat laju inflasi yang meningkat, antara kemiskinan masyarakat dan kekurangan pangan, akan menimbulkan gejolak sosial dan meningkatkan tindakan anarkis serta kriminalitas.


Kemiskinan penduduk dapat dianalisis melalui tingkat angkatan kerja, tingkat penduduk yang bekerja, dan tingkat penduduk yang menganggur. Masalah kemiskinan yang dihadapi di setiap negara akan selalu diikuti dengan masalah laju pertumbuhan penduduk yang kemudian menghasilkan pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional maupun pembangunan, serta pendidikan yang menjadi modal utama untuk dapat bersaing di dunia kerja dewasa ini. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Oleh karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu (dengan cara mengintimidasi orang lain).


Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang. Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Tetapi, juga disebabkan kebijakan pemerintah yang terlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan (growth).


Pertumbuhan Ekonomi merupakan proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi lain mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.


Telah disebutkan diatas bahwa salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan perkapita. Pendapatan per kapita adalah ukuran pendapatan nasional yang sudah memperhitungkan jumlah penduduk. Dengan pendapatan per kapita, kita bisa membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Suatu perekonomian dikatakan berhasil jika pertumbuhan pendapatan per kapita naik secara terus-menerus seiring dengan pertumbuhan penduduk.


Sejak orde baru, kebijakan ekonomi Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi dengan hutang luar negeri di atas fondasi ekonomi yang berdasarkan sistem ekonomi peninggalan kolonial Belanda yaitu sistem kapitalis diperparah dengan globalisme yang meyakini bahwa efisiensi ekonomi akan dicapai pada pasar bebas. Hal ini mengakibatkan pemiskinan yang berkelanjutan, naiknya pendapatan perkapita tidak menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya disebabkan oleh distribusi pendapatan di Indonesia yang tidak merata. Dari sini koperasi hadir sebagai penyeimbang struktur ekonomi Indonesia yang sedang timpang.


STRUKTUR LAPANGAN PEKERJAAN DAN PENGANGGURAN


Melihat sejenak ke krisis dampak krisis keuangan global (KKG) 2008/09 terhadap sektor industri manufaktur di Indonesia, terutama industri yang berorientasi ekspor dan menggunakan bahan baku impor. Gejalanya terlihat, antara lain, dari peningkatan biaya produksi, penurunan pesanan, dan penumpukan stok di sejumlah perusahaan. Industri-industri yang paling banyak diberitakan terdampak oleh KKG 2008/09 adalah TPT (tekstil dan produk tekstil–termasuk garmen), kerajinan, kayu dan produk kayu (termasuk mebel dan rotan), kertas, dan elektronik. Selain itu, pemberitaan tentang dampak terhadap industri makanan dan minuman, dan industri perikanan lebih terbatas.


Dalam upaya mengatasi kemelut ini, langkah yang diambil oleh industri antara lain, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja kontrak, pekerja harian, dan bahkan pegawai tetap. Berbagai pemberitaan melaporkan bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, telah dan sedang menyiapkan beberapa langkah penyelamatan untuk mengurangi dampak krisis, di antaranya, melalui bantuan untuk mencari pasar alternatif di luar dan dalam negeri, menurunkan suku bunga Bank Indonesia, dan pengetatan impor barang jadi. Meski demikian, keberlangsungan usaha industri terdampak masih mengkhawatirkan.


Sementara itu, industri TPT di Jawa Tengah pun mengalami hal serupa. Industri TPT di provinsi ini berpotensi terkena dampak cukup parah dalam enam bulan ke depan (sejak Oktober 2008) dengan potensi PHK mencapai 400 ribu orang. Beberapa industri TPT di Solo, Semarang, dan Kendal telah mem-PHK ratusan karyawan menyusul pembatalan pesanan dari luar negeri. Sebuah industri TPT di Boyolali mem-PHK 848 buruh dengan alasan negara tujuan ekspor menghadapi kesulitan ekonomi, seperti akibat devaluasi mata uang di Korea Selatan dan Turki, atau masalah ekonomi lainnya di Eropa Barat dan AS.


Di Jawa Tengah, industri kayu olahan, seperti batik kayu, dan mebel (rotan, kayu, dan bambu) juga menghadapi penurunan permintaan ekspor. Sebanyak 31 perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu, pembuatan kertas, plastik, pupuk, dan lain-lain telah mem-PHK 3.441 pekerja. Hampir semua industri kerajinan kayu dan bambu di Purbalingga, Jawa Tengah, misalnya, tidak mendapat pembeli luar negeri sehingga dalam dua bulan saja produksinya turun sampai 30%. Sebagian industri kerajinan tersebut kini mulai menutup usahanya. Sebaliknya, pengusaha industri rambut palsu (wig) di Purbalingga meyakini paling tidak hingga akhir 2009 pemasaran produknya masih aman karena mereka mempunyai kontrak ekspor satu sampai tiga tahun mendatang. Beberapa perusahaan bahkan mengalami kenaikan permintaan sebesar 20%.


Selain upaya-upaya di atas, beberapa perusahaan mendesak pemerintah agar menjaga pasar domestik dengan cara mengawasi pelabuhan yang diduga menjadi lokasi penyelundupan barang impor, serta mendorong agar suku bunga perbankan tidak dinaikkan. Bank Indonesia bahkan memotong tingkat suku bunga sebesar 25 basis poin hingga menjadi 9,25% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Pemerintah Pusat menyuntikkan dana 12,5 triliun rupiah dalam APBN 2009 untuk mengompensasi upaya pembebasan pajak pendapatan, pajak pertambahan nilai, dan pajak impor dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan sektor riil. Beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak positif terhadap industri garmen, misalnya, pengetatan impor pakaian jadi, khususnya pakaian bekas, menjadi berkah bagi bisnis distributor outlet (distro). Sejumlah factory outlet di Bandung yang kesulitan mengekspor produknya kini diserbu pembeli dalam negeri dan dari negaranegara tetangga, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan promosi objek wisata dengan anggaran promosi tahun ini sebesar 235 miliar rupiah, naik 30% dibandingkan dengan anggaran 2008. Bank Dunia juga mendesak agar pemerintah segera meningkatkan dan mempercepat dikeluarkannya anggaran pada awal tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna mengurangi tingkat pengangguran.


Dari wacana di atas diketahui bahwa industri manufaktur di Indonesia, terutama industri yang berorientasi ekspor dan menggunakan bahan baku impor, mudah terpengaruh oleh krisis moneter. Sedangkan sektor industri di Indonesia menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Akibatnya, terjadi peningkatan pengangguran karena sektor industri tidak dapat bertahan dalam krisis dan melakukan efisiensi pegawai.


Struktur lapangan pekerjaan di Indonesia hingga Februari 2012 tidak mengalami perubahan, dimana sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa Kemasyarakatan, dan Sektor Industri secara berurutan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2011, jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan terutama di Sektor Pertanian sebesar 1,9 juta orang (4,75 persen), Sektor Jasa Kemasyarakatan sebesar 720 ribu orang (4,32 persen), serta Sektor Perdagangan sekitar 620 ribu orang (2,65 persen). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Industri sebesar 330 ribu orang (2,27 persen) dan Sektor Konstruksi sebesar 240 ribu orang (3,78 persen). Sementara, jika dibandingkan dengan Februari 2011 hampir semua sektor mengalami kenaikan jumlah pekerja, kecuali Sektor Pertanian dan Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi, masing-masing mengalami penurunan jumlah pekerja sebesar 3,01 persen dan 6,81 persen.


KOPERASI DAN UMKM


Koperasi dan UMKM menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar, melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Sementara itu, UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memeratakan peningkatan pendapatan. Bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi nasional. Sebagai gambaran, kendati sumbangannya dalam output nasional hanya 56,7 persen dan dalam ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun UMKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja.


Data statistik menunjukkan jumlah unit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mendekati 99,98 % terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Menurut Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM seperti dilansir media massa, bila dua tahun lalu jumlah UMKM berkisar 52,8 juta unit usaha, maka pada 2011 sudah bertambah menjadi 55,2 juta unit. Setiap UMKM rata-rata menyerap 3-5 tenaga kerja. Maka dengan adanya penambahan sekitar 3 juta unit maka tenaga kerja yang terserap bertambah 15 juta orang. Pengangguran diharapkan menurun dari 6,8% menjadi 5 % dengan pertumbuhan UKM tersebut. Hal ini mencerminkan peran serta UKM terhadap laju pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi cukup tinggi bagi pemerataan ekonomi Indonesia karena memang berperan banyak pada sektor riil.


Produktivitas koperasi semakin menunjukkan geliatnya meski banyak yang akhirnya meredup di beberapa tahun belakangan ini. Pada periode 31 Desember 2011, dari 7705 koperasi berbadan hukum di Kabupaten Wonogiri contohnya, 608 di antaranya sudah tidak aktif. Koperasi yang diketahui tidak aktif tersebut akan diberi dua pilihan, yakni menutup organisasi atau memperbaiki manajemen pengelolaan agar menjadi koperasi aktif. Koperasi dinyatakan tidak aktif jika selama waktu tiga tahun tak berjalan meskipun masih ada pengurusnya. Sementara koperasi dikategorikan kurang aktif jika hanya asal berkegiatan, yakni tak membuat laporan kegiatan dan rapat anggota tahunan.


Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi juga menjanjikan contohnya di kabupaten Grobogan yang karyawannya mencapai 12.714, diluar manajernya yang berjumlah 13 orang, dengan anggota 116.523 orang. Contoh di atas hanya dimabil dari contoh provinsi Jateng belum masuk skala nasional yang anggotanya mencapai jutaan orang.


Koperasi di Indonesia belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam perekonomian Indonesia karena masih kalah dengan sektor tertentu yang merupakan dampak buruk bagi koperasi di Indonesia. Beberapa dampaknya adalah masih adanya pola pikir para petani dan pengusaha kecil dan menengah yang masih tradisional yang belum secara maksimal memberdayakan atau memanfaatkan sumber dayanya sendiri, kurangnya perkembangan atau peningkatan pendapatan dan perbaikan situasi ekonomi para petani, pengrajin dan pekerja lepas kecil, serta kurangnya peningkatan kegiatan pembentukan modal dan perbaikan “modal manusia” melalui pendidikan, latihan manajer, karyawan dan anggota koperasi.


Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.


KESIMPULAN


Koperasi sebagai badan ekonomi yang independen berbeda dengan korporasi—bentuk perusahaan yang pada umumnya menguasai pasar Negara kapitalis—yang bergantung pada keberadaan modal yang didapat dari pemegang saham atau stockholder. Sedang dalam masa krisis keuangan global seperti saat ini, pemegang saham cenderung bersikap spekulatif dan menarik investasinya untuk disimpan dalam bentuk yang lebih aman. Hal ini yang menimbulkan industri besar yang menggantungkan modalnya pada investor asing dan pinjaman bank, akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Dampaknya pada penyusutan produksi, dan pengurangan jumlah pegawai yang nantinya menambah jumlah pengangguran di Indonesia.


Sebagai jawabannya, saya menawarkan pengembangan koperasi untuk memajukan ekonomi kerakyatan yang tergolong lebih demokratis daripada sistem ekonomi kapitalis yang dianut Indonesia sekarang ini. Meskipun, kegiatan usaha koperasi yang tidak semata-mata mengejar keuntungan itu jelas tidak dapat hidup dalam persaingan seperti pada sistem ekonomi pasar liberal kapitalis yang membuat koperasi tersisih. Namun, pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.


Unit Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UMKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Sejak krisis moneter yang diawali tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Berbeda dengan UMKM yang tetap bertahan di dalam krisis dengan segala keterbatasannya. UMKM dianggap sektor usaha yang tahan banting. Selain itu sebagai sektor usaha yang dijalankan dalam tataran bawah, UMKM berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran.


Jadi, peranan UMKM dan Koperasi diharapkan dapat mengubah struktur lapangan kerja masyarakat Indonesia yang masih berkutat pada sektor pertanian, jasa, dan industri yang rawan menganggur. Terutama pada sektor industri yang rentan terkena imbas krisis keuangan global yang sedang terjadi belakangan ini. Dengan meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM nantinya akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA


Anoraga, Panji, Ninik Widiyanti. 1993. Dinamika Koperasi. Jakarta : PT Rineka Cipta.
Djumena, Erlangga. “Koperasi Tidak Terimbas Krisis?” Kompas.com Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2008.
Mutis, Thoby. 1992. Pengembangan koperasi: kumpulan karangan.Jakarta : Grasindo.
Sitio ,Arifin, Halomoan Tamba, Wisnu Chandra Kristiaji. 2001. Koperasi: teori dan praktik. Jakarta : Erlangga.
Sucipto, Adi.” Aset Koperasi di Lamongan Rp 262 Miliar.” Kompas.com Lamongan, Kamis, 17 Juli 2008.
Triyatna, Stefanus Osa. “Koperasi Masihkah Jadi Saka Guru?” Kompas, Senin, 14 Juli 2008.
Nugraha, Arya Adhi, dkk. . 2012. "Peranan UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia.” Fakultas Ilmu Sosial, UNY.
Sodo, Justin, dkk. “Pemantauan Dampak Sosial-Ekonomi Krisis Keuangan Global 2008/09 di Indonesia November 2009.” SMERU.
Anonim. 2012. “Berita Resmi Statistik No. 33/05/Th. XV, 7 Mei 2012.” Badan Statistika Nasional.
Swasono, Sri Edi. 1983. Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia. Jakarta: UI-Press.
Armando, Ade, dkk. 1999. Suara Mahasiswa Universitas Indonesia: Menyelamatkan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sumber data sebagian diambil dari: http://www.smeru.or.id