Perkembangan Korporasi di Indonesia

Latar Belakang
Selama 150 tahun terakhir, korporasi telah berkembang dari sesuatu yang relative tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang dominan. Dengan berjalannya waktu, korporasi semakin mendikte keputusan yang harus diambil oleh pihak yang seharusnya mengawasi mereka di pemerintahan dan mulai mengendalikan bidang-bidang masyarakat yang sebelumnya melekat pada wilayah publik. Korporasi terdiri dari sekelompok orang, direktur dan para manajer yang menjalankan bisnis, sementara kelompok lain, yaitu pemegang saham, memiliki bisnis itu. Desain unik ini diyakini banyak orang memicu korupsi dan skandal. Adam Smith telah memperingatkan dalam The Wealth of Nation, bahwa karena manajer tidak dapat dipercaya untuk mengelola “uang orang lain”, “kesembronoan dan pemborosan” pasti terjadi ketika bisnis dijalankan dalam bentuk korporasi.
Pada pertengahan abad ke-19, para pemimpin bisnis dan politikus secara luas mendorong perubahan undang-undang untuk membatasi kewajiban pemegang saham sejumlah uang yang telah mereka investasikan di suatu perusahaan. Mereka berargumen bahwa, jika seorang membeli saham senilai 100 dollar, dia harus kebal dari kewajiban apapun yang melebihi jumlah tersebut apapun yang terjadi pada perusahaannya. Limited liability begitulah mereka menyebutnya. Hal ini mendorong investor kelas menengah agar masuk ke pasar saham.
Dengan hilangnya risiko berinvestasi dalam saham, setidaknya dalam hal jumlah kerugian yang dapat dipaksakan pada seorang investor, jalan terbentang untuk keikutsertaan masyarakat secara luas di pasar saham dan terbukanya kesempatan bagi investor untuk mendiversifikasi surat berharganya.
Sementara itu, inovasi teknologi dalam transportasi dan komunikasi telah sangat mendorong mobilitas korporasi. Korporasi, yang tidak lagi dikekang oleh yuridiksi wilayah, sekarang bisa menjelajahi bumi mencari lokasi-lokasi untuk memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang jauh lebih rendah. Dengan meningkatkan independensinya terhadap batas-batas wilayah, korporasi dapat mendiktekan kebijakan ekonomi pemerintah.
Pada tahun 1993, dibentuk World Trade Organization (WTO) yang diberi amanat untuk memberlakukan standar-standar General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) dimana korporasi dapat mengambil keuntungan dengan mobilitas yang baru diperolehnya (globalisasi) dan juga menciptakan standar-standar baru untuk menghalangi regulasi yang mungkin membatasi alur perdagangan internasional. WTO telah menjadi penghalang utama bagi hak-hak ekonomi suatu bangsa. Pemerintah dibelenggu kapabilitasnya dalam melindungi warganya dari kejahatan korporat, di pihak lain memperkuat kemampuan korporasi untuk mengelak dari otoritas pmerintah. (Bakan, Joel, 2007: 5-6)
Sampai hari ini, karakter utama sebuah korporasi masih tertanam dalam perekonomian dunia, yaitu sebagai mesin penghisap keuntungan yang mengejar kepentingan pribadi dan kepentingan pemiliknya. Namun, demonstrasi masal yang terjadi di kota-kota besar Amerika pada pertengahan 1990-an menuntut penyalahgunaan korporasi yang mengesampingkan tanggung jawab sosial. Tindakan yang selanjutnya merubah wajah korporasi menjadi lebih manusiawi di mata masyarakat. Hal yang memaksa pemerintah mengakui korporasi sebagai bagian dari pelayan kepentingan publik dan semakin membatasi kewenangan sahnya dalam mengatur korporasi.
Hal sama yang terjadi di Indonesia. Peran korporasi yang begitu berpengaruh di pemerintahan Indonesia, mengebiri kewenangan sah Negara untuk melindungi kepentingan publik. Berbagai kasus sengketa tanah yang akhirnya berujung kekerasan karena kepentingan publik dikesampingkan, atau hak-hak buruh yang dipangkas demi mengejar laba perusahaan, bahkan sampai kerusakan lingkungan permanen yang disebabkan oleh penambangan yang tidak memenuhi standar pengelolaan lingkungan.
Selanjutnya, analisis kasus yang terjadi di sekitar kita, dimana korporasi menjadi lebih ramah tanpa mengorbankan kepentingan publik. Bagaimana regulasi disepakati oleh kedua pihak untuk kepentingan bersama. Perkembangan korporasi di negara dunia ketiga, yang terkenal sebagai lokasi produksi yang murah dan sumber daya alam yang melimpah.
Pembahasan
Senin, seminggu lalu saya behenti terpukau oleh berita di koran memuat masalah dalam buku yang sedang saya baca, The Corporation. Berita itu memberikan gambaran tentang penambangan batu Andesit yang termasuk bahan tambang galian C di Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo. Menariknya, penambangan ini tetap memperhatikan kepentingan warga sekitar dan lingkungan tempat penambangan serta berjalan dalam koridor hukum Pemkab. Kulonprogo. 
Dalam artikel yang saya baca dideskripsikan bagaimana pelaksanaan pemrakarsa pertambangan batu Andesit ini. Perusahaan pertambangan harus memenuhi beberapa syarat yang diajukan Pemkab. Kulonprogo sebelum melakukan penambangan batu Andesit. Syarat tersebut meliputi Ijin Usaha Penambangan (IUP), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
Sebagai contoh nyata dimana korporasi masih mengejar kepentingan pemegang saham/pemilik perusahaan, juga diterangkan dalam bacaan itu. Setelah memperoleh IUP, mereka (perusahaan tambang) meninggalkan lokasi penambangan tanpa ada reklamasi dan penyelamatan lingkungan. Dengan melakukan hal ini mereka akan mendapat untung lebih besar karena kewajiban untuk tanggung jawab sosial yang dianggarkan tidak terlaksana. Akibatnya lingkungan yang belum direklamasi akan menjadi rawan bencana dan tentunya akan membahayakan masyarakat sekitar.
Berbeda dengan perusahaan tambang yang melaksanakan UPL, dan UKL setelah melakukan penambangan atau IUP-nya turun. Lahan bekas penambangan direklamasi menjadi persawahan irigasi teknis. Selain itu, perusahaan juga melaksanakan kewajiban membayar pajak ke pemerintah. Kewajiban tanggung jawab sosial dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan warga sekitar.
Sebagai contoh riil social responsibility yang terlaksana di Indonesia. Setelah pertambangan di Padukuhan Turusan, Desa Pendoworejo selesai pada akhir 2011 lalu, lingkungan perkampungan menjadi lebih baik. Kewajiban tanggung jawab social juga dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan warga. Lahan kas desa menjadi persawahan dilengkapi dengan saluran irigasi teknis. Batu-batu ukuran besar dijadikan tanggul untuk melindungi persawahan dari luapan kali. Sisa biayanya untuk peningkatan jalan kampung dengan corblock dan pembangunan masjid.
Hal di atas menjadi bukti bahwa reformasi regulasi untuk membatasi kewenangan korporasi semakin menunjukkan hasilnya. Meski belum sepenuhnya terlaksana, tetapi setidaknya pemerintah Indonesia masih memiliki peluang untuk meluruskan perekonomian yang memburuk pasca krisis moneter semasa Orde Baru. Juga mengurangi campur tangan korporasi dalam merumuskan kebijakan publik di pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan publik.
Mengingat Indonesia sebagai negara berkembang masih menjadi incaran korporasi asing untuk menjadi lokasi produksi mereka, bukan tidak mungkin apabila kedepannya akan terjadi komersialisasi kepentingan publik, dimana korporasi semakin memperkuat kedudukannya dalam penerapan kebijakan perekonomian Indonesia. Kapitalisme dan neo-liberalisme yang perlahan masuk ke Indonesia memperkuat sistem perekonomian yang menjadi lingkungan usaha yang nyaman bagi korporasi untuk tumbuh dan berkembang.
Korporasi akan menjual lembaran saham mereka dengan harga murah agar dapat dijangkau oleh kalangan menengah. Setiap orang dapat memiliki saham di perusahaan skala besar, multinasional bahakan in ternasional. Dengan begitu, modal perusahaan akan meningkat dan menopang kelangsungan hidup perusahaan. 
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kebijakan pemerintah yang telah menyerahkan dan mengalihkan kendali atas institusi-institusi yang sebelumnya dianggap memiliki karakter publik kepada korporasi. Wilayah swasta menjadi lebih besar, setiap ranah publik mendapat infiltrasi korporasi.
Kebijakan privatisasi dari tahun 1991 hingga tahun 1997 dilakukan dengan penjualan saham perdana di pasar modal dalam negeri dan pasar modal luar negeri. Tahun 1991 pemerintah menjual 35% saham PT Semen Gresik kemudian dilanjutkan pada tahun 1994, pemerintah menjual 35% saham PT Indosat. Tahun 1995, pemerintah menjual 35% saham PT Tambang Timah dan 23% saham PT Telkom, tahun 1996 saham BNI didivestasi 25% dan tahun 1997 saham PT Aneka Tambang dijual sebanyak 35% (www.bumn-ri.com).
Kebijakan privatisasi pada masa Orde Baru ini dilakukan untuk menutupi pembayaran hutang luar negeri (HLN) Indonesia yang jumlahnya terus membengkak. Tahun 1985 HLN pemerintah sudah mencapai US$ 25,321 milyar. Pada tahun 1991 jumlah HLN pemerintah membengkak dua kali lipat menjadi US$ 45,725 milyar. Jumlah HLN pemerintah terus bertambah hingga tahun 1995 mencapai US$ 59,588 milyar. Pemasukan dari hasil privatisasi BUMN tahun 1995-1997 yang digunakan pemerintah untuk membayar HLN dapat menurunkan HLN pemerintah menjadi US$ 53,865 milyar pada tahun 1997.
Sejak ekonomi Indonesia berada dalam pengawasan IMF, Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi (program penyesuaian struktural) yang didasarkan pada pemikiran ekonomi Kapitalisme-Neoliberal. Reformasi tersebut meliputi:
(1) intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan,
(2) swastanisasi perekonomian Indonesia seluas-luasnya,
(3) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi,
(4) memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar.
Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah dan kontrol regulasi. Dimana dapat dikatakan sebagai sarana transisi menuju pasar bebas, aktivitas ekonomi akan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif, dengan adanya jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baik berupa aturan, regulasi maupun subsidi. Kebijakan privatisasi dikaitkan dengan kebijakan eksternal yang penting seperti tarif, tingkat nilai tukar, dan regulasi bagi investor asing. Juga menyangkut kebijakan domestik, antara lain keadaan pasar keuangan, termasuk akses modal, penerapan pajak dan regulasi yang adil, dan kepastian hukum serta arbitrasi untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kasus perselisihan bisnis.
Sebuah jalan bagi korporasi untuk membuat dominasi kuat di perekonomian Indonesia telah terbuka lebar, seperti Asean Free Tade Area yang menghilangkan bea masuk barnag impor yang nantinya melemahkan kekuatan pemerintah untuk menyaring produk yang masuk ke pasar Indonesia.
Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), maka sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan. Konsep sistem ekonomi yang demikian di Indonesia disebut sebagai konsep Demokrasi Ekonomi. Mubyarto menyebutkan bahwa dalam konsep demokrasi ekonomi, sistem ekonomi tidak diatur oleh negara melalui perencanaan sentral (sosialisme), akan tetapi dilaksanakan oleh, dari, dan untuk rakyat. Demokrasi ekonomi mengutamakan terwujudnya kemakmuran masyarakat (bersama) bukan kemakmuran individu-individu. Demokrasi ekonomi mengartikan masyarakat harus ikut dalam seluruh proses produksi dan turut menikmati hasil-hasil produksi yang dijalankan di Indonesia.
Disamping perekonomian Indonesia yang mengalami pergeseran menuju spekulasi yang pernah meruntuhkan tatanan perekonomian dunia, disambut juga dengan korupsi yang semakin dalam melanda pemerintahan pusat hingga daerah. Otonomi semakin memberi peluang agi pemerintah daerah untuk mengatur kekayaan daerahnya sendiri. Namun, beresiko korup dan penyelewengan wewenang. Oleh sesuatu yang dihadapi pemerintah bukan individu, tetapi makhluk hukum yang memiliki tujuan utama mencari keuntungan pribadi, profit oriented. Pengawasan menjadi sangtat penting untuk dilakukan, bukan hanya oleh pemerintah selaku pemegang wewenang hukum, terlebih masyarakat yang merasakan langsung dampak berdirinya sebuah korporasi.
Politik Indonesia diuji dengan iming-iming pajak yang tinggi dan investasi asing yang masuk sebagai surplus devisa. Di lain pihak, korporasi mulai menggerogoti kewenangan pemerintah dengan korupsi dan infiltrasi pelayanan publik. Indonesia diberi peluang mencicipi globalisasi perekonomian dunia, tetapi mengekpose kelemahan daya tahan ekonomi dalam negeri, sehingga menjadi pasar produk luar negeri yang dijual dengan harga tinggi. Indonesia menjadi lokasi produksi untuk mencapai biaya produksi rendah. Upah buruh di Indonesia yang lebih rendah dari negara maju juga mendorong eksploitasi sumber daya manusia yang ditutupi dengan pengurangan pengangguran. Begitu tebal topeng korporasi untuk dapat bermimik simpati di hadapan masyarakat dan pemerintah, menyembunyikan karakter utama yang dibawanya sejak lahir, yaitu menghasilkan laba untuk pemegang saham.
Kesimpulan
Korporasi memang awalnya tercipta untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dengan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dilakoninya tanpa melihat kepentingan social. Korporasi berkembang menjadi sebuah badan hukum yang mendominasi dalam perekonomian dan politik global. Pada akhirnya menjadi kebal hukum, sampai runtuhnya Wall Street karena spekulasi besar-besaran para pemegang saham yang menarik saham mereka secara serentak dan mengakibatkan krisis ekonomi yang dilanjutkan dengan aksi massa terhadap penyalahgunaan korporasi yang dinilai tidak efektif dan korup, merubah wajah korporasi menjadi lebih manusiawi, menjadi lebih ramah terhadap masyarakat.
Peran pemerintah dalam merumuskan regulasi yang membatasi kewenangan korporasi juga menjadi factor penting dalam melemahkan dominasi korporasi. Namun, globalisasi yang menyuguhkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta revolusi transportasi, membuat batas-batas nasional tidak lagi penting bagi perkembangan korporasi. Bahkan regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk membatasi kewenangan korporasi menjadi tombak yang menusuk jantung pemerintah. Hal ini berkaitan dengan lokasi produksi yang labih murah dan investasi yang cukup besar sebagai pemasukan pajak yang menjadi pendapatan suatu Negara.
Regulasi pemerintah dikekang oleh organisasi internasional seperti WTO yang menjalankan GATT, dimana korporasi dapat dengan bebas melenggang tanpa beban untuk melaksanakan tujuan utamanya, yaitu memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal seminimal mungkin. WTO sendiri mempunyai kekuatan yang cukup untuk memanipulasi politik dunia khususnya di bidang ekonomi. Tentunya, memberikan jalan bagi korporasi untuk berkembang pesat.
Pemerintah tidak berdaya menghadapi dominasi korporasi yang terus menguat sampai tak terendung lagi. Kejatuhan Enron yang menjadi pelajaran bahwa korporasi juga mempunyai jiwa yang harus diperhatikan, dimanfaatkan untuk mengumpulkan simpati masyarakat agar mengakui korporasi juga dapat memberi kontribusi untuk lingkungan sekitar khususnya lingkungan social tempatnya berdiri.
Tanggung jawab social (social responsibility) yang masih menjadi perdebatan, berkaitan dengan akuntabilitas korporasi yang dianggap memangkas hak pemilik perusahaan (stakeholders), dimana untuk melaksanakan tanggung jawab social menggunakan keuntungan perusahaan yang harusnya menjadi hak milik pemegang saham. Namun, hanya di sini peran pemerintah dapat masuk ke dalam lingkungan korporasi dan mulai bekerjasama dalam pelayanan public.
Pada akhirnya, korporasi dapat mengesampingkan tujuan utamannya demi kenyamanan bersama, salah satunya dengan melakukan tanggung jawab social. Disamping itu juga mematuhi legalitas hukum Negara dimana ia berdiri.
Daftar Pustaka
Bakan, Joel. The Corporation. 2007. Jakarta: Penerbit Erlangga
Anonim. Penambangan Batu Andesit Menguntungkan. Liputan Khusus Kedaulatan Rakyat. Sabtu, 13 Oktober 2012
Anonim. Harapan Jadi Percontohan Penambangan Lain. Liputan Khusus Kedaulatan Rakyat. Sabtu, 13 Oktober 2012
Dewi Hanggraeni. Apakah Privatisasi BUMN Solusi yang Tepat Dalam Meningkatkan Kinerja?, Artikel dalam Manajemen Usahawan Indonesia No.6 Tahun 2009
http:// www.bumn-ri.com